Terkait Kesejahteraan Guru
SURABAYA– Perayaan hari guru nasional yang jatuh Selasa (25/11) harus dimeriahkan dengan suasana prihatin di Surabaya. Pasalnya, berbagai rencana tunjangan guru maupun bantuan pendidikan belum bisa diwujudkan. Terutama pada kesejahteraan guru swasta di Surabaya.
Seperti halnya, penerimaan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) hingga saat ini belum juga cair. Parahnya, bantuan seperti ini terlambat sejak Juli lalu. Ditambah lagi dengan tunjangan fungsional guru yang semula diajukan sebesar Rp 250.000/guru/bulan dengan mengganti bantuan transportasi guru sebesar Rp 50.000 ternyata hanya mimpi belaka.
Bahkan, perayaan hari guru nasional juga disambut dengan 108 sekolah di Surabaya yang tidak layak dipakai untuk proses belajar mengajar. Ratusan sekolah tersebut mengalami kerusakan yang menyebabkan siswa tidak bisa menjalani proses belajar mengajar ketika turun hujan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Sahudi menuturkan, sebagian besar sekolah yang tidak layak ditempati adalah tingkat SD. Maklum, bangunan SD di Surabaya dibangun sejak 1980. “Anggaran pendidikan yang diberikan 2009 tidak semuanya bisa memenuhi target pembangunan sekolah-sekolah tersebut. Cuma kami tetap berupaya membangun fasilitas pendidikan layak di Surabaya,” ujar Sahudi, Selasa (25/11).
Ia melanjutkan, datangnya musim hujan menjadi ancaman serius ribuan siswa yang menempuh proses pendidikan. Apalagi keberhasilan proses pendidikan tak lepas dari pemenuhan sarana dan prasarana yang memadahi.
Dalam perayaan hari guru nasional, Sahudi memberikan apresiasi tinggi kepada para pengajar terutama guru tidak tetap (GTT) yang tetap memberikan tanggungjawab menjaga meskipun kesejahteraannya masih minim.
Makanya, penetapan upah minimum guru (UMG) terus dilaksanakan. Saat ini pihaknya tinggal menunggu masukan dari kalangan guru ketika pelaksanaan sosialisasi nanti. Sehingga awal tahun ajaran 2009 semua guru bisa mendapatkan gaji yang layak. Setidaknya minimal Rp 720.000 tiap bulan.
”Petunjuk teknis (Juknis) UMG sudah selesai kami buat. Jadi penetapan UMG tinggal pelaksanaannya saja,” ungkapnya.
Ironinya, lembaga pendidikan tinggi negeri pecetak tenaga pendidik ternyata fasilitasnya mulai tertinggal. Sehingga, output yang dihasilkan oleh lembaga tersebut tidak mampu mengimbangi kondisi yang ada. “Kalau guru tidak dididik dengan baik dan fasilitas yang memadai. Kurikulum sebaik apapun susah dijalankan,” terang Rektor Unesa Surabaya, Prof Haris Supratno. (sir)
SURABAYA– Perayaan hari guru nasional yang jatuh Selasa (25/11) harus dimeriahkan dengan suasana prihatin di Surabaya. Pasalnya, berbagai rencana tunjangan guru maupun bantuan pendidikan belum bisa diwujudkan. Terutama pada kesejahteraan guru swasta di Surabaya.
Seperti halnya, penerimaan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) hingga saat ini belum juga cair. Parahnya, bantuan seperti ini terlambat sejak Juli lalu. Ditambah lagi dengan tunjangan fungsional guru yang semula diajukan sebesar Rp 250.000/guru/bulan dengan mengganti bantuan transportasi guru sebesar Rp 50.000 ternyata hanya mimpi belaka.
Bahkan, perayaan hari guru nasional juga disambut dengan 108 sekolah di Surabaya yang tidak layak dipakai untuk proses belajar mengajar. Ratusan sekolah tersebut mengalami kerusakan yang menyebabkan siswa tidak bisa menjalani proses belajar mengajar ketika turun hujan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Sahudi menuturkan, sebagian besar sekolah yang tidak layak ditempati adalah tingkat SD. Maklum, bangunan SD di Surabaya dibangun sejak 1980. “Anggaran pendidikan yang diberikan 2009 tidak semuanya bisa memenuhi target pembangunan sekolah-sekolah tersebut. Cuma kami tetap berupaya membangun fasilitas pendidikan layak di Surabaya,” ujar Sahudi, Selasa (25/11).
Ia melanjutkan, datangnya musim hujan menjadi ancaman serius ribuan siswa yang menempuh proses pendidikan. Apalagi keberhasilan proses pendidikan tak lepas dari pemenuhan sarana dan prasarana yang memadahi.
Dalam perayaan hari guru nasional, Sahudi memberikan apresiasi tinggi kepada para pengajar terutama guru tidak tetap (GTT) yang tetap memberikan tanggungjawab menjaga meskipun kesejahteraannya masih minim.
Makanya, penetapan upah minimum guru (UMG) terus dilaksanakan. Saat ini pihaknya tinggal menunggu masukan dari kalangan guru ketika pelaksanaan sosialisasi nanti. Sehingga awal tahun ajaran 2009 semua guru bisa mendapatkan gaji yang layak. Setidaknya minimal Rp 720.000 tiap bulan.
”Petunjuk teknis (Juknis) UMG sudah selesai kami buat. Jadi penetapan UMG tinggal pelaksanaannya saja,” ungkapnya.
Ironinya, lembaga pendidikan tinggi negeri pecetak tenaga pendidik ternyata fasilitasnya mulai tertinggal. Sehingga, output yang dihasilkan oleh lembaga tersebut tidak mampu mengimbangi kondisi yang ada. “Kalau guru tidak dididik dengan baik dan fasilitas yang memadai. Kurikulum sebaik apapun susah dijalankan,” terang Rektor Unesa Surabaya, Prof Haris Supratno. (sir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar